Reklamasi Tenggelamkan 4 Pulau di Kepulauan Seribu
JAKARTA (Realita) - Sebuah kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan di kawasan kepulauan Seribu, berdampak signifikan pada lingkungan. Dalam hal ini beberapa pulau di kawasan ini hilang secara tiba-tiba.
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Zaenal Muttaqin memperingatkan betapa berbahayanya reklamasi jika tetap nekat dilanjutkan baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, maupun para pengembang swasta.
Dia mengungkapkan, akibat masifnya pembangunan pulau rekayasa, sudah empat pulau di sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu, hilang.
"Sejak ground breaking pada Oktober 2013 lalu pembangunan tanggul A dan reklamasi Teluk Jakarta terus berjalan. Pernyataan Ahok menolak reklamasi ternyata tidak terbukti ketika keluar Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2388 tentang izin reklamasi Pluit City," tutur Zaenal, Jumat (4/9/2015).
Dampak reklamasi, kata Zaenal, demikian jelas dalam satu tahun terakhir. Hilangnya empat pulau di sekitar Pulau Pari, sangat mengkhawatirkan. Hal ini juga akan menjadi ancaman serius bagi Kepulauan Seribu, dan kelangsungan nasib 26.000 masyarakat penghuninya.
Karena itu, lanjut Zaenal, Walhi Jakarta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut SK Gubernur Nomor 2388 tentang izin reklamasi Pulau G atau Pluit City, dan tidak melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta.
"Kami menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada revitalisasi 13 sungai yang sudah dalam kondisi parah," tandas Zaenal.
Sebelumnya diberitakan, Chairman Agung Podomoro Group, Trihatma Kusuma Haliman memastikan proyek reklamasi Pluit City terus berlanjut. Kepastian tersebut diungkapkan Trihatma di sela-sela penganugerahan Golden Property Awards, di Raffles Hotel, Jakarta.
Menurut Trihatma, proyek pulau buatan tersebut tidak akan dihentikan karena merupakan salah satu flagship project unggulan Agung Podomoro Group. Terlebih, Pluit City membuka banyak lapangan pekerjaan.
"Proyek ini sarat modal dan tenaga kerja (capital and labour intensive). Butuh tenaga kerja lebih banyak. Kalau kita ikuti perlambatan ekonomi dengan menunda proyek ini justru akan memperburuk situasi," ujar Trihatma.
Lagipula, tambah dia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pluit City (Pulau G) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Dengan dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi tersebut, PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk, mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pluit City.
Ada pun pelaksanaan reklamasi yang dimaksudkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut, terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru. mki
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Zaenal Muttaqin memperingatkan betapa berbahayanya reklamasi jika tetap nekat dilanjutkan baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, maupun para pengembang swasta.
Dia mengungkapkan, akibat masifnya pembangunan pulau rekayasa, sudah empat pulau di sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu, hilang.
"Sejak ground breaking pada Oktober 2013 lalu pembangunan tanggul A dan reklamasi Teluk Jakarta terus berjalan. Pernyataan Ahok menolak reklamasi ternyata tidak terbukti ketika keluar Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2388 tentang izin reklamasi Pluit City," tutur Zaenal, Jumat (4/9/2015).
Dampak reklamasi, kata Zaenal, demikian jelas dalam satu tahun terakhir. Hilangnya empat pulau di sekitar Pulau Pari, sangat mengkhawatirkan. Hal ini juga akan menjadi ancaman serius bagi Kepulauan Seribu, dan kelangsungan nasib 26.000 masyarakat penghuninya.
Karena itu, lanjut Zaenal, Walhi Jakarta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut SK Gubernur Nomor 2388 tentang izin reklamasi Pulau G atau Pluit City, dan tidak melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta.
"Kami menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada revitalisasi 13 sungai yang sudah dalam kondisi parah," tandas Zaenal.
Sebelumnya diberitakan, Chairman Agung Podomoro Group, Trihatma Kusuma Haliman memastikan proyek reklamasi Pluit City terus berlanjut. Kepastian tersebut diungkapkan Trihatma di sela-sela penganugerahan Golden Property Awards, di Raffles Hotel, Jakarta.
Menurut Trihatma, proyek pulau buatan tersebut tidak akan dihentikan karena merupakan salah satu flagship project unggulan Agung Podomoro Group. Terlebih, Pluit City membuka banyak lapangan pekerjaan.
"Proyek ini sarat modal dan tenaga kerja (capital and labour intensive). Butuh tenaga kerja lebih banyak. Kalau kita ikuti perlambatan ekonomi dengan menunda proyek ini justru akan memperburuk situasi," ujar Trihatma.
Lagipula, tambah dia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pluit City (Pulau G) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Dengan dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi tersebut, PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk, mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pluit City.
Ada pun pelaksanaan reklamasi yang dimaksudkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut, terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru. mki
